Farida Vera Sasmita's

Farida Vera Sasmita's

Gambaran Status Karies Gigi (Indeks DMF-T) pada Pasien Thalasemia Beta Mayor di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh

Gambaran Status Karies Gigi (Indeks DMF-T) pada Pasien Thalasemia Beta Mayor di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh

2017

KUESIONER PENELITIAN PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PABRIK BERAS TRI JAYA DI KUNINGAN JAWA BARAT

KUESIONER PENELITIAN PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PABRIK BERAS TRI JAYA DI KUNINGAN JAWA BARAT

Potensi Tembakau Virginia Flue Cured Varietas NC 100 di Lombok

Potensi Tembakau Virginia Flue Cured Varietas NC 100 di Lombok

Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop (Kajian terhadap Lirik Lagu Surti-Tejo Menggunakan Analisis Tekstual)

Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop (Kajian terhadap Lirik Lagu Surti-Tejo Menggunakan Analisis Tekstual)

KONTROL PEREMPUAN PADA KEPEMILIKAN SUMBER DAYA YANG LEMAH DALAM USAHA KELUARGA

KONTROL PEREMPUAN PADA KEPEMILIKAN SUMBER DAYA YANG LEMAH DALAM USAHA KELUARGA

KERENTANAN PESISIR TERHADAP BENCANA TANAH LONGSOR DI BUNGUS, SUMATERA BARAT DAN SEKITARNYA MENGGUNAKAN METODE STORIE

KERENTANAN PESISIR TERHADAP BENCANA TANAH LONGSOR DI BUNGUS, SUMATERA BARAT DAN SEKITARNYA MENGGUNAKAN METODE STORIE

BERITA DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA DEPOK

BERITA DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA DEPOK

Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tangerang Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang

Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tangerang Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang

BAB III BIOGRAFI KH MUSLIHUDDIN ASNAWI DAN GAMBARAN UMUM DESA SIDOREJO KECAMATAN SEDAN, KABUPATEN REMBANG

BAB III BIOGRAFI KH MUSLIHUDDIN ASNAWI DAN GAMBARAN UMUM DESA SIDOREJO KECAMATAN SEDAN, KABUPATEN REMBANG

2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGAKT I JAWA BARAT

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGAKT I JAWA BARAT

ANALISA KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) PADA IKAN MAS HASIL PERSILANGAN YANG DIBUDIDAYAKAN PADA KERAMBA JARING APUNG WADUK CIRATA JAWA BARAT

ANALISA KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) PADA IKAN MAS HASIL PERSILANGAN YANG DIBUDIDAYAKAN PADA KERAMBA JARING APUNG WADUK CIRATA JAWA BARAT

Fitria Esti Wardani, Purwati, Sugiyadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang

Fitria Esti Wardani, Purwati, Sugiyadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR. Assalaamu alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, dan didorong dengan citacita,

KATA PENGANTAR. Assalaamu alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, dan didorong dengan citacita,

2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN I.1

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Eniek Kriswiyanti Jurusan Biologi, FMIPA-Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Bali

Eniek Kriswiyanti Jurusan Biologi, FMIPA-Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Bali

2017, No Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Un

2017, No Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Un

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN UMUM. Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor

BAB II GAMBARAN UMUM. Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close